Medan, Ruangpers.com – Sebanyak tujuh kepala daerah yang berada di seputaran Danau Toba, Sumatera Utara (Sumut) sepakat untuk menertibkan semua keramba jaring apung (KJA) milik masyarakat maupun perusahaan.
Langkah ini bertujuan untuk melestarikan Danau Toba yang saat ini sudah menjadi bagian dari UNESCO Global Geoparks. Kesepakatan penertiban KJA tersebut diambil setelah tujuh kepala daerah asal Kabupaten Toba, Samosir, Karo, Tapanuli Utara, Simalungun, Humbanghasundutan, dan Dairi menggelar rapat bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kamis (18/11/2021).
“Setelah rapat kami sepakat untuk me-nol-kan KJA di Danau Toba, ini untuk kebaikan Danau Toba karena saat ini Danau Toba itu UNESCO Global Geoparks, taman geo. Kontradiksi sebuah taman internasional ada KJA,” kata Bupati Toba Poltak Sitorus.
Poltak mengatakan penertiban KJA di Danau Toba merupakan arahan dari Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2021 Danau Toba adalah danau prioritas nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga mencatat produksi ikan KJA di Danau Toba hanya 10.000 ton per tahun.
“Perolehan tersebut diperoleh dari 3.000 KJA yang tersebar di sejumlah titik di Danau Toba,” katanya.
Bupati Poltak Sitorus mengatakan kondisi tersebut membuat sulit mewujudkan Danau Toba sebagai Global Geoparks. Selain itu, pembagian kuota sekitar 3.000 KJA di seluruh kawasan Danau Toba berpotensi menimbulkan masalah baru.
“Kami harus komitmen, bila ada kuota KJA siapa yang akan mendapat kuota tersebut. Jika masih ada KJA kemungkinan akan ada lagi masyarakat yang sembunyi-sembunyi membangun. Ini tidak akan menyelesaikan masalah, jadi pada rapat kami sepakat semua KJA ditertibkan,” kata Poltak.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan yang terpenting dari proses ini adalah memastikan pemilik KJA tetap mendapat penghasilan. Untuk itu, alih profesi yang ditawarkan pemerintah harus menguntungkan bagi pengguna KJA di Danau Toba.
“Jangan sampai masyarakat yang di sana dirugikan, kerambanya kalian tertibkan tetapi alih profesinya belum tersedia. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan. Apa yang menjadi masalah pengguna KJA tolong diselesaikan terlebih dahulu sebelum dia alih profesi,” kata Edy Rahmayadi.
Saat ditanya mengenai target penertiban KJA, Edy Rahmayadi mengharapkan bisa terwujud secepatnya karena daya tampung beban pencemaran Danau Toba sangat terbatas, setelah terjadi pencemaran bertahun-tahun.
“Segera kalau bisa, tetapi ini perlu koordinasi kuat, butuh biaya juga untuk penertibannya dan yang lainnya. Tetapi kita harapkan secepatnya,” kata Edy Rahmayadi.
Sumber : iNews.id
