Kuala Lumpur, Ruangpers.com – Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak ingin mengikuti pemilihan umum (pemilu) anggota parlemen pada 2023. Dia tak terpengaruh dengan proses hukum kasus megakorupsi yang sedang dijalani.
Najib punya modal keyakinan untuk maju setelah partai yang menaunginya, Organisasai Nasional Melayu Bersatu (UMNO), kini berkuasa kembali. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob merupakan kader UMNO.
Nama partai tersebut ikut tercoreng setelah Najib dijerat kasus korupsi dana 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) denilai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah.
Pria yang menjabat sebagai perdana menteri selama 9 tahun hingga 2018 itu dinyatakan bersalah atas satu dari sekian banyak dakwaan korupsi pada tahun lalu.
Dia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara untuk satu kasus tersebut sedangkan sidang untuk beberapa kasus lainnya akan digelar maraton.
Dia membantah melakukan pelanggaran dan mengajukan banding.
Najib masih berstatus anggota parlemen namun konstitusi melarangnya ikut pemilihan umum kecuali mendapat pengampunan atau penangguhan hukuman dari Raja. Meski jalannya terhalang, Najib yakin bisa mengikuti pemilu mendatang dan kembali berpolitik.
“Itu tergantung interpretasi dari segi hukum, konstitusi, dan apa pun yang terjadi dalam proses pengadilan,” kata Najib, dalam wawancara dengan Reuters, seperti dilaporkan Minggu (19/9/2021).
Najib menegaskan, setiap politikus membutuhkan parlemen untuk beraktualisasi dan itu akan menjadi tujuannya.
“Setiap politikus yang ingin memainkan peran akan menginginkan kursi di parlemen,” tuturnya. Naiknya Ismail Sabri ke kursi perdana menteri memicu kekhawatiran dari para oposisi.
Pasalnya para pemimpin partai UMNO yang menghadapi dakwaan bisa memperoleh keringanan hukuman.
Ismail menggantikan Muhyiddin Yassin bulan lalu yang mengundurkan diri karena tidak lagi mendapat dukungan dari mayoritas parlemen. Muhyiddin dianggap gagal menangani pandemi Covid-19 yang dampaknya mengguncang perkonomian.
Dia dan Ismail menjadi perdana menteri Malaysia yang tak dipilih melalui pemilihan umum, melainkan karena pendahulunya mengundurkan diri.
Muhyiddin menggantikan Mahathir Mohammad yang mundur pada 2020 setelah terjadi konflik di internal koalisi Pakatan Harapan, terutama dengan Anwar Ibrahim.
Sumber : iNews.id
