Pematangsiantar, Ruangpers.com – Untuk mengetahui grandesign pembangunan infrastruktur digital, di Indonesia, Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar (UHKBPNP), menggelar diskusi terbatas, di Gedung Menza, pada Jumat (18/2/2022), lalu.
Dalam diskusi tersebut, hadir Deputi I Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Febry Calvin Tetelepta.
Mengawali paparannya, Febri menjelaskan Fondasi Indonesia Maju di mana terdapat arahan Presiden Joko Widodo dan prioritas pembangunan nasional.
Arahan presiden yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokasi dan transfromasi ekonomi.
Sedangkan agenda pembangunan yang menjadi prioritas nasional adalah ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, stabilitas Polhukhankam dan transfromasi pelayanan publik.
“Pemerintah tengah melanjutkan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan keterhubungan infrastruktur dengan sentra-sentra ekonomi dan kawasan produksi rakyat,” kata Febri.
Pembangunan infrastruktur bersifat urgen untuk meningkatkan mobilitas masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan inrfastruktur juga sambung Febri merupakan salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan di beberapa daerah tertinggal di Indonesia.
“Dalam hal pendanaan pembangunan infrastruktur, pemerintah sudah menyiapkan dana yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan,”terang Febri, jebolan S2 Fakultas Hukum UKI Jakarta.
Dijelaskan Febri, negara serius membangun infrastruktur digital. Hal Itu ditandai dengan dialokasikannya dana pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang mencapai Rp 25,4 triliun pada APBN 2022.
Pembangunan infrastruktu tidak hanya berbicara tentang peningkatan ekonomi, pemerataan, dan kesejahteraan. Namun pembangunan infrastruktur juga tak bisa dilepaskan dari pembangunan peradaban baru.
“Pemerintah sedang melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur agar tidak lagi Jawa Sentris tetapi bisa merasa di seluruh wilayah Indonesia,” terang Febri dalam keterangan tertulis yang disampaikan Humas UHKBPNP, Sabtu (19/2/2022).
Diskusi dengan topik “Pembangunan Infrastruktur dan Transformasi Digital Inklusif Menuju Indonesia Maju” dihadiri oleh pengurus Yayasan Universitas HKBP Nommensen yakni Dr. Hilman Pardede, Ronald Naibaho, MSi, Prof. Dr, Janpiter Sinaga dan Rektor UHKBPNP, Prof. Dr. Sanggam Siahaan M.Hum, Wakil Rektor IV, Dr. Muktar Panjaitan, M.Pd serta para ketua lembaga dan Dekan FMIPA.
Dalam sambutannya, Rektor UHKBPNP menyampaikan, bahwa UHKBNP masih melakukan pembenahan secara intens dalam hal infrastruktur kampus yang dapat mendukung kegiatan Kampus Merdeka.
Sanggam berharap, kehadiran KSP dapat membantu pihaknya mempersiapkan pembangunan infrastruktur digital kampus guna menjawab era industri 4.0 yang terus berkembang dan mengalami perubahan.
Selain sivitas akademika UHKBPNP, diskusi tersebut juga dihadiri senioran GMKI, di antaranya Felix Silitonga dan Sarmedi Purba.
Adapun kelompok kerja (Pokja) diskusi itu yakni Rindu Erwin Marpaung, Pdt Paulina Sirait, dan Rosalina Pardede.
(rel)
