Medan, Ruangpers.com – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi kesal gara-gara mendapat penilaian buruk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Edy mengatakan kinerja Pemprov Sumut dinilai lambat.
Hal ini disampaikan Edy saat melantik pejabat eselon tiga dan empat di rumah dinasnya. Edy mengatakan mendapat penilaian buruk saat rapat bersama BPK.
“Saya baru selesai rapat dengan BPK, begitu buruknya pekerjaan kita,” kata Edy dalam sambutannya di rumah dinas Gubsu, Medan, Selasa (22/3/2022).
Dia mengatakan buruknya kinerja ini mempengaruhi keuangan daerah. Edy mengatakan keuangan daerah merugi karena kinerja jajaran Pemprov Sumut yang buruk.
“Persoalan masalah kinerja, ternyata oleh eselon tiga, eselon empat, yang pada akhirnya berpengaruh kepada finansial, merugikan uang negara. Merugikan uang-uang rakyat,” ujar Edy Rahmayadi.
Seusai pelantikan, Edy menegaskan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Sumut sangat lambat. Karena kinerja lambat itu, banyak anggaran yang harus dikembalikan ke kas negara.
“Kerjanya itu lambat sekali, lambat, dan sampai-sampai ada dana yang harus kita kembalikan,” ucapnya.
Edy mengatakan Dinas Pendidikan Sumut yang paling disoroti oleh BPK. Menurutnya, pengelolaan uang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dilakukan dengan baik.
“Yang pasti jelek sekali kinerja, masalah uang DAK, DAU, BOS, dia buruk sekali,” tutur Edy.
“Dinas Pendidikan,” jawab Edy saat ditanya Dinas mana yang kerjanya paling buruk.
Mantan Pangkostrad itu mengaku sudah meminta agar hal ini menjadi evaluasi. Edy mengancam akan mengganti seluruh pejabat di Dinas Pendidikan jika tidak mampu memperbaiki hal ini.
“Saya sudah perintahkan, ini segera evaluasi. Kalau perlu, satu dinas kita ganti semua, kalau memang harus,” jelasnya.
Sumber : detik.com
