Pematangsiantar, Ruangpers.com – Plt. Wali Kota Pematangsiantar, hadiri rapat koordinasi (Rakor), dengan Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar terkait rencana kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan dan Penyerbarluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke Kota Pematangsiantar, Jumat (1/4/2022), di Bank Indonesia Pematangsiantar.
Kepala KpwBI Pematangsiantar, Doddy Zulverdi menyampaikan terima kasih atas kehadiran Plt. Wali Kota beserta jajarannya.
“Adapun rapat kita ini dilaksanakan untuk menyikapi informasi mendadak terkait rencana kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan dan Penyerbarluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kementerian Dalam Negeri ke Kota Pematangsiantar. Adapun informasi yang didapat, kemungkinan tim akan turun pada minggu depan. Kami berharap, kita semua bisa bekerja sama dalam penyambutan dan pendampingan tim yang akan mengecek secara langsung ke lapangan penggunaan pembayaran digital melalui QRIS,”ungkapnya.
Sementara itu, Plt. Wali Kota Pematangsiantar, dr Hj Susanti Dewayani dalam paparannya menyampaikan, bahwa fokus dari kunjungan Monitoring dan Evaluasi TP2DD Kemendagri nantinya akan meninjau digitalisasi penata usahaan keuangan dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama pemanfaatan sarana pembayaran melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
Hal-hal yang perlu kita persiapkan dan laksanakan adalah:
1.Dinas Perhubungan :
– Optimalkan dan maksimalkan lagi penggunaan QRI dalam transaks pembayaran uji Kir, sehingga secara keseluruhan pembayaran wajib menggunakan dan melalui QRIS.
– Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembayaran melalui QRIS untuk titik parkir di sepanjang jalan Sutomo dan jalan Merdeka. Terutama titik parkir yang di depan toko Roti Ganda. Beri pemahaman dan penekanan kepada koordinator dan jur parkir untuk tetap menggunakan QRIS kepada set penerima jasa parkir.
– Upayakan agar pembayaran melalui QRIS juga bisa dilaksanakan pada jenis retribusi lainnya yang ada di Dinas Perhubungan.
2.Dinas Lingkungan Hidup :
– Pantau kembali penggunaan QRIS untuk pembayan retribusi persampahan yang ada di beberapa lokasi perumahan yang telah ada terdahulu.
– Koordinasi deng PDAM Tirtauli untu memaksimalkan pemanfaatan QRIS dalam pembayaran retribusi persampahan di PDAM.
– Segera realisasikan penggunaan QRIS untuk pemunguta retribus persampahan non PDAM dan retribus lain yang ada di Dinas Lingkungan Hidup.
3.Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya:
– Semua pedagang yang ada di Pasar Horas maupun Pasar Dwikora untuk memanfaatkan QR dalam melakuka pembayaran sewa kios maupun kewajiban-kewajiba pedagang yang lainnya.
– Jaga kebersihan di lokasi Pasar Horas dan Pasar Dwikora secara berkelanjuta terus menerus.
– Agar pelayanan parkir yang ada di Pasar Horas dan Pasa Dwikora menggunakan QRIS untuk pembayaran parkirnya.
4.Badan Pengelol Keuangan Daerah :
– Pembayaran seluruh jenis pajak yang dikelola Bada Pengelola Keuang Daerah menggunakan QRIS.
– Koordinasi dengan Bank Sumut untuk segera merealisasika pemanfaatan fasilitas QRIS dinamis.
– Koordinasikan dengan OPD pengelol retribusi agar dala waktu secepatnya semua pembayaran pajak daerah dan retribusi daera menggunakan QRIS yang difasilitasi Bank Sumut.
“:Selanjutnya perlu saya tekankan bahwa Tim Monitoring dan Evaluasi TP2DD Kemendagri nantinya juga akan melakukan liputan dan melakukan wawancara serta demo seputar Elektronifikasi Transaksi Pemda. Mereka juga akan melaksanakan wawancara melalui podcast yang akan ditayangkan ke podcast milik Kementerian Dalam Negeri. Perekaman dan pelaksanaan sebagian wawancara sekaligus demo transaksi non tunai akan dilaksanakan di lapangan dan hasilnya akan ditayangkan di Website Ditjen Keuangan Daerah,”ungkap Susanti.
Akhirnya, saya minta kepada seluruh pihak terkait yang tergabung dalam TP2DD Kota Pematangsiantar untuk antusias dan proaktif dalam menerima dan memenuhi seluruh unsur penilaian yang dilakukan oleh TP2DD Kementerian Dalam Negeri, himbaunya.
(rel/L. Tumangger)
