Pematang Siantar, Ruangpers.com – Wali Kota Pematang Siantar, dr Susanti Dewayani SpA, bersama Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi dan seluruh kepala daerah di Sumut, mengikuti roadshow daring bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy.
Roadshow daring terkait Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tersebut diikuti dr Susanti, di Ruang Rapat Bappeda, Selasa (07/03/2023).
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam pemaparannya menyampaikan, terkait stunting, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melibatkan TNI-Polri. Sehingga ke depannya angka stunting di Sumut bisa turun di bawah 14 persen.
Dalam pertemuan virtual tersebut, Edy melaporkan kondisi Stunting di Sumut. Edy juga mengatakan Pemprov Sumut terus mengupayakan peningkatan sektor kesehatan.
“Kami langsung turun ke lapangan, meski belum maksimal menggunakan tenaga kesehatan (nakes). Kami terus mendorong dengan melakukan sosialisasi dan edukasi,” kata Edy.
Dijelaskannya, beberapa langkah akan diatur secara spesifik dengan melibatkan mahasiswa pendidikan kesehatan.
“Selain itu, kita juga melibatkan TNI dan Polri. Mudah-mudahan kolaborasi semua pihak dapat mencapai target penurunan Stunting hingga 14 persen, dan kalau bisa di bawah 10 persen,” terangnya.
Masih kata Edy, saat ini kondisi kemiskinan di Sumut mencapai 1,26 juta jiwa.
Hal tersebut, sambungnya, menjadi perhatian khusus. Pihaknya akan terus melakukan upaya pengentasan kemiskinan. Misalnya dengan melakukan kegiatan bedah rumah.
“Untuk tingkat kemiskinan ekstrem di Sumatera Utara, angkanya terus turun dibanding saat pandemi Covid-19 lalu,” sebut Edy.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah kepala daerah di Sumut mengekspos angka stunting dan tingkat kemiskinan. Salah satunya Wali Kota Medan Bobby Nasution.
Sementara itu, Menko PMK, Muhadjir Effendy menyampaikan, untuk menurunkan angka stunting, USG dan alat antropometri harus sudah ada di Puskesmas. Ini, katanya, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Semua Puskesmas sudah harus ada. Kepada Kepala Dinas Kesehatan seluruh kabupaten/kota, harus membuat tabel berapa yang harus dibutuhkan. Tidak usah dialokasikan ke DAK, diteruskan saja langsung ke Kementerian Kesehatan,” kata Muhadjir.
Ia menyampaikan, dengan adanya alat Ultrasonografi (USG) di Puskesmas, maka perkembangan janin bayi dapat diketahui.
Muhadjir menambahkan, intervensi stunting harus dipastikan sejak remaja putri, yakni sejak memasuki masa menstruasi. Karena siklus menstruasi sangat menentukan sehat tidaknya janin yang akan dikandungnya.
Muhadjir juga menginstruksikan kepada kepala daerah kabupaten/kota agar dalam melakukan pendataan warga miskin benar-benar teliti.
“Sehingga terjadi pemerataan pembagian bantuan sosial dan lain sebagainya dari APBD kabupaten/kota,” tandasnya.
Usai mengikuti roadshow daring, Wali Kota Pematang Siantar, dr Susanti Dewayani SpA menginstruksikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait upaya penurunan angka stunting.
“Penurunan angka stunting merupakan salah satu fokus kita, sesuai instruksi Presiden. Dengan target angka di bawah 10 persen untuk tahun 2024,” sebut mantan Direktur RSUD dr Djasamen Saragih Pematang Siantar itu.
Hadir mengikuti roadshow daring tersebut antara lain, dari BKKBN RI, Kementerian Kesehatan, kepala daerah se-Sumut, dan sejumlah pimpinan OPD Pemko Pematang Siantar.
(rel/L. Tumangger)
