Deliserdang, Ruangpers.com – Pemkab Deliserdang tak sanggup untuk membayar ratusan proyek yang sudah selesai dikerjakan oleh pihak kontraktor. Hal ini dampak dari rendahnya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023. Efek dari ini semua beberapa kontraktor pun sempat menggeruduk rumah dinas Bupati Deliserdang, M Ali Yusuf Siregar yang berada di Kompleks Perkantoran Bupati Deliserdang, Jumat (29/12/2023) malam.
Dari video yang beredar di media sosial, kontraktor pun sempat memuji-muji Bupati M Ali Yusuf Siregar. Namun demikian saat itu disampaikan agar proyek yang telah mereka kerjakan bisa dibayarkan secepatnya. Dari informasi yang dihimpun proyek yang belum mampu dibayarkan itu salah satunya dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
“Hidup Bupati, Hidup Bupati, Hidup Pak Yusuf. Tolong pikirkan kami, Pak. Pekerjaan kami sampai malam ini tidak dibayarkan,” teriak Saprin, seorang kontraktor.
Kadis Perkim Deliserdang, Heriansyah Siregar yang dikonfirmasi mengakui banyak proyek yang belum bisa dibayarkan pada tahun ini. Ia menaksir angkanya sekitar Rp 50 miliar. Proyek tersebut beragam jenis pekerjaan yang statusnya Penunjukan Langsung (PL).
“Ya, banyak memang. Sekitar Rp 50 miliar. PL semua itu, tempat kami nggak ada tender. Ya gimana, belum ada uang. Soal tadi malam (rumah dinas Bupati digeruduk), ada dengar juga. Makanya ini saya dipanggil juga sama Pak Bupati,” ujar Heriansyah Siregar, Sabtu (30/12/2023).
Heriansyah menyebut, sepengetahuannya bukan hanya kontraktor di dinasnya saja yang belum bisa dibayar namun juga dinas lain.
Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), Baginda Thomas Harahap mengakui soal penggerudukan kontraktor di rumah dinas. Ia mengaku pada malam itu sempat dapat informasi sehingga kemudian langsung datang ke rumah dinas.
“Aku tadi malam pun di situ. Ada yang kasih tau informasi keluar aku. Akupun nggak mau juga ribut-ribut. Kita cari win-win solution lah,” kata Thomas.
Thomas menyebut tak sanggupnya Pemkab membayar pekerjaan proyek ini bukan baru kali ini saja terjadi. Tahun lalu hal yang sama pun terjadi meskipun tidak sampai menggeruduk ke rumah dinas bupati. Dari sisi aturan jika memang tidak ada uang memang diperbolehkan pekerjaan ditunda pembayarannya hingga tahun berikutnya.
“Aku cuma bagi apa yang ada. Segitu ya segitulah ditransfer ke masing masing OPD. Yang ngikat kontrak sama pemborong kan OPD. Kalau ada surat perintah bayar, ya bayar. Intinya begitu kalau aku. Tugasku kalau ada duit aku bagi, kalau nggak ada apa yang mau dibagi,” kata Thomas.
Sumber : tribunnews.com
