Pakpak Bharat, Ruangpers.com – Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Rapat Koordinasi dan Penguatan Sinergi antara KPK dengan Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan Pemerintah Daerah di Wilayah I Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Didik Agung Widjanarko saat membuka rakor tersebut, mengajak semua pihak untuk berintropeksi diri terkait cerminan korupsi yang ada.
Seperti di tingkat Negara pada tahun 2022, Indonesia memperoleh nilai 34 dengan rangking 110 dari 190 Negara. Nilai ini tidak mengalami perubahan pada tahun 2023, yang nilainya juga 34 dengan ranking 115.
Semakin sedikit, semakin mendekati tingkat korupsi makin tinggi. Kita perbaiki ini lebih baik lagi. Dari transparansi internasional Indonesia, sektor politik Pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan terintegritas, pada sektor praperadilan dan penegakan hukum tidak ada kekuatan intervensi, untuk sektor ekonomi dan bisnis adanya perbaikan iklim usaha, kemudian kebebasan orang untuk menyampaikan pendapat hal-hal yang tidak sejalan dengan Pemerintah. Ini yang menjadi rekomendasi untuk perbaikan ke depannya, jelas Didik Agung Widjanarko.
Sementara, Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor berharap, agar budaya antikorupsi dapat terbangun di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, dengan terus mendorong dan mengingatkan seluruh ASN untuk terus memperkuat integritas dalam bekerja, tidak mudah tergoda, dan menghindari perbuatan korupsi dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Kami tentunya sangat mengharapkan dukungan penuh dari KPK RI untuk memperlancar, memperkuat dan mempercepat komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan lainnya. Kami yakin melalui dukungan penuh dari KPK RI, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dapat mencapai peningkatan capaian nilai dan implementasi 7 area intervensi MCP, ucap Bupati Pakpak Bharat usai mengikuti Rapat Koordinasi ini, Rabu (27/03/2024).
(JB)
