Humbahas, Ruangpers.com – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Pemkab Humbahas) melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Humbahas, di Ruang Rapat Mal Pelayanan Publik (MPP), Kamis (20/6/2024).
Kerjasama ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Penandatanganan kerjasama ini dihadiri Kasi Datun, Ade F. D. Sinaga, SH, MH, Kasi Intel, Gery A. Gultom, SH, MH, Kasubbagbin, Togi P. O. Hasibuan, SH, MH, Kasi Pidsus, Hendrik D. Tambunan, SH, MH, Kasi PB3R, Ilmi Lubis, SH, Kasi Pidum, Herry Shan Jaya, SH, MH dan jajarannya, dari Pemkab Humbahas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Martogi Purba ST, Kadis PKP, Anggiat Manullang, ST, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Ir. Junter Marbun, Inspektur, De Zon Situmeang, dan jajaran Pemkab Humbahas.
Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor, SE yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra, Jaulim Simanullang, menyampaikan terimakasih kepada Kajari Humbang Hasundutan, Dr. Noordien Kusumanegara, SH, MH dan jajarannya atas perjanjian kerjasama ini.
Dengan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Pemerintah Humbang Hasundutan dapat mencegah pelanggaran-pelanggaran hukum yang mungkin akan timbul dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Dinas PKP dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Pada kesempatan itu juga, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Jaulim Simanullang menyampaikan salam Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, SE dan selamat datang di Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Kajari Humbang Hasundutan, Dr. Noordien Kusumanegara, SH, MH.
Sementara itu, Kajari Humbang Hasundutan, Dr. Noordien Kusumanegara, SH, MH dalam sambutannya menyampaikan, bahwa kehadiran Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan pada saat ini bukan sebagai penyidik atau penuntut umum, tetapi sebagai Jaksa Pengacara Negara.
Sebagai Jaksa Pengacara Negara akan mewakili Pemerintah, BUMN atau Badan Hukum lainnya untuk bertindak sebagai mewakili pemerintah, BUMN dan Badan Hukum lainnya di pengadilan ataupun di luar pengadilan, artinya pengacaranya. Jadi Jaksa bukan hanya penyidik atau penuntut umum.
Kajari juga menekankan bahwa pendampingan hukum bermuara pada pencegahan pelanggaran-pelanggaran hukum.
Tujuannya adalah bagaimana kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan dengan baik.
Pendampingan ini, jika stakeholder tidak mematuhinya dan terjadi pelanggaran akan menjadi permasalahan hukum juga.
Dengan pendampingan ini bukan berarti pelaksanaan kegiatan menjadi santai akan tetapi justru harus lebih hati-hati.
(rel)
