Medan, Ruangpers.com – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyebut sebesar Rp 800 miliar anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan dihemat menyusul penggabungan 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Edy Rahmayadi mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jembatan dan infrastruktur lainnya di Sumut.
“Itu Rp 800 miliar penghematannya. Untuk kita bikin jembatan, bikin jalan, yang pastinya tidak (dipakai) kawin lagi lah,” ujar Edy Rahmayadi saat diwawancarai di rumah dinasnya, Rabu (4/1/2023).
Mantan Pangkostrad itu mengatakan, target dari peleburan 14 OPD menjadi 7 tersebut untuk meningkatkan kinerja.
“Kinerja (targetnya) jadi banyak orang kinerjanya sedikit. Lebih baik orang sedikit kerjanya banyak,” ucapnya.
Dikatakan Edy, pada Kamis (5/1/2023) akan dilakukan pelantikan tujuh kepala OPD yang sudah digabung. Penentuan kepala OPD tersebut dilakukan dengan sistem seleksi terbuka (open bidding).
“Open bidding kan, jadi saya sendiri belum tahu ini nanti malam dikasihkan sama saya tiga orang (nama). Nanti saya tentukan dari tiga orang itu mana yang terbaik,” katanya.
Edy Rahmayadi memastikan dirinya akan mengikuti hasil seleksi yang dilakukan oleh akademisi dan profesional.
“Mempengaruhi (hasil seleksi). Saya biasanya yang terbaik yang saya pilih. Kalau itu nomor 1 ya nomor 1 yang saya ambil,” ucapnya.
Berikut daftar dinas di lingkungan Pemprov Sumut yang digabung:
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, penggabungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, penggabungan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Penggabungan dari Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penggabungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan.
- Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, penggabungan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, penggabungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, penggabungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Penelitian dan Pengembangan.
Gubernur Edy Rahmayadi Evaluasi 10 OPD Dengan Serapan Anggaran Terendah Tahun 2022
Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi mengatakan terdapat 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan serapan anggaran terendah sepanjang tahun 2022.
Edy meminta dilakukan evaluasi dan pengecekan terhadap 10 OPD terkait kendala yanh dihadapi.
“Ini tadi saya suruh bahas evaluasi kembali ada 10 OPD yang masih terlalu rendah di kepala delapan (80 persen ke bawah),” kata Edy usai rapat pimpinan OPD, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan, Senin (2/1/2023).
Dalam rapat tersebut ditampilkan 10 OPD dengan serapan belanja dan pembiayaan terendah hingga 31 Desember 2022.
Sepuluh OPD itu yakni, Rumah sakit Jiwa Daerah Prof Idrem 84,29 persen, Dinas perindustrian dan Perdagangan 83,28 persen, Inspektorat Daerah Provinsi 82,79 persen, Rumah Sakit Umum Haji Daerah 79,33 persen.
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 79,05 persen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 76,22 persen, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 72,62 persen, Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 70,89 persen, Dinas Perhubungan 64,74 persen, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi 56,22 persen.
Edy Rahmayadi mengatakan, serapan anggaran belanja Sumatera Utara (Sumut) tahun anggaran 2022 mencapai 90,56 persen.
Edy Rahmayadi meminta agar 10 OPD tersebut dicek, apa penyebab rendahnya serapan anggaran hingga akhir tahun tersebut.
“Kendalanya ini saya suruh cek,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Arief Trinugroho mengatakan, serapan anggaran tersebut belum final karena ada perbedaan data antara OPD dengan yang dengan yang diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).
“Tadi ada beberapa yang masuk di SIMDA dengan yang catatan di OPD agak berlainan, jadi jauh lebih tinggi lagi nanti (serapannya),” ujarnya.
Menurut Arief, dalam tiga hari ini akan dilakukan sinkronisasi serapan anggaran OPD Pemprov Sumut. Tapi menurutnya, serapan anggaran seluruh OPD di jajaran Pemprov Sumut cukup tinggi, di atas 90 persen.
“Inilah sekitar tiga hari ini kita perbaiki dulu. Tadi rata-rata di atas 90 persen semua,” ujarnya.
Arief menambahkan, untuk mempercepat serapan anggaran di tahun 2023 ini, akan dilakukan lelang dini.
“Minggu lalu sudah mulai lelangnya, dan diharapkan akhir Januari sudah tanda tangan kontrak dan dimulai pekerjaannya,” pungkasnya.
Sumber : tribunnews.com
