Pematang Siantar, Ruangpers.com – Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Kementerian dan Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah sekaligus Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
dr Susanti mengikuti rakor secara virtual dari Ruang Mini Bappeda Pematang Siantar, Selasa (21/03 2023) pagi tadi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam sambutannya yang dibacakan Sekjen Kemendagri H Suhajar Diantoro mengatakan, Kemendagri, KPK, dan BPKP telah bersinergi untuk melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi terintegrasi melalui perbaikan di delapan area intervensi dengan program MCP.
Katanya, terdapat 30 indikator yang dijabarkan lebih detail ke dalam 63 sub indikator pada delapan intervensi yang menjadi fokus MCP di tahun 2023.
Untuk itu, kepada seluruh kepala daerah supaya mendukung sistem MCP guna memperkuat pengawasan, dengan menugaskan para inspekturnya masing-masing agar terhubung dengan sistem tersebut. Karena sebagian besar sudah terhubung dengan sistem ini, namun ada beberapa daerah yang belum.
“Terima kasih kepada Ketua KPK dan Kepala BPKP yang telah bekerjasama dalam rangka melaksanakan pencegahan korupsi dan penyimpangan lainnya. Salah satunya dengan meluncurkan sistem MCP. Kami kira pengawasan sangat penting untuk memperbaiki segala kekurangan. Kami bersama BPKP akan senantiasa mendukung. MCP ini untuk mengedepankan pencegahan, dan pencegahan itu lebih baik daripada mengobati,” terangnya.
Tito menambahkan, kualitas dan kuantitas jajaran Inspektorat Daerah juga harus diperkuat, dengan menunjuk orang yang tepat dan memberikan pembinaan karir yang baik. Sehingga ada kepastian, dan mereka akan lebih profesional dalam bekerja. Selanjutnya perlu adanya kerjasama dengan KPK, BPKP, dan BPK.
Selanjutnya, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, KPK menggandeng Kemendagri dan BPKP untuk memperkuat upaya pencegahan tindak korupsi di seluruh wilayah Indonesia. Program pencegahan korupsi ini digagas KPK melalui program MCP.
“KPK mengoordinasikan dengan menyelaraskan kewenangan yang dimiliki Kemendagri dan melibatkan seluruh perwakilan BPKP di daerah untuk melakukan monitoring, pendampingan, dan pengawasan atas implementasi delapan area perbaikan tata kelola pemda yang terangkum dalam MCP,” ujar Firli.
Pada kesempatan itu juga, Firli mengatakan, peran penting kepala daerah, yaitu mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, melaksanakan dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional, serta mewujudkan aparatur bebas dari KKN.
“Komisi Pemberantasan Korupsi berupaya melakukan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah melalui perbaikan sistem, salah satunya melalui MCP (Monitoring Center for Prevention). Kami juga berharap kepada seluruh masyarakat ikut memantau melalui MCP ini, sehingga kita dapat mewujudkan bebas korupsi hingga ujung negeri,” ujarnya.
MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Rakor Pimpinan Kementerian dan Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah sekaligus peluncuran indikator MCP diikuti seluruh gubernur dan bupati/walikota se-Indonesia, dan dibuka Ketua KPK RI Firli Bahuri.
Pada saat itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kemendagri, KPK, dan BPKP.
Turut mendampingi dr Susanti, Plt Kepala Inspektorat Herry Okstarizal dan Plt Kepala Bappeda Dedi Iskandar Harahap.
(rel/L. Tumangger)
