Medan, Ruangpers.com – Kementerian Kesejahteraan Hewan yang dikelola pemerintah India mengimbau warga untuk merayakan Hari Valentine tahun ini bukan sebagai perayaan romansa, tetapi sebagai “Hari Pelukan Sapi”.
Kampanye digunakan untuk mempromosikan nilai-nilai Hindu dengan lebih baik.
Dewan Kesejahteraan Hewan India mengatakan pada hari Rabu (8/2/2023) bahwa memeluk sapi akan membawa kekayaan emosional dan meningkatkan kebahagiaan individu dan kolektif.
Umat Hindu yang taat, yang memuja sapi sebagai suci, mengatakan hari raya Barat seperti Valentine bertentangan dengan nilai-nilai tradisional India.
Dilansir dari Associated Press, dalam beberapa tahun terakhir, kelompok garis keras Hindu telah menggerebek toko-toko di kota-kota India, membakar kartu dan hadiah, dan mengusir pasangan yang berpegangan tangan keluar dari restoran dan taman.
Mereka mengatakan bahwa Hari Valentine mempromosikan pergaulan bebas.
Kelompok politik garis keras seperti Shiv Sena dan Bajrang Dal mengatakan tindakan seperti itu membuka jalan untuk menegaskan kembali identitas Hindu.
Anak muda India terpelajar terlepas dari agama mereka, biasanya menghabiskan liburan Valentine di taman dan restoran, bertukar hadiah dan mengadakan pesta untuk merayakannya seperti festival India lainnya.
Hal ini terutama terjadi sejak India memulai proses liberalisasi ekonomi pada awal 1990-an.
Ini berbanding terbalik dengan pemerintah nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi yang mendorong agenda Hindu.
Mereka mendorong supremasi agama dengan mengorbankan negara sekuler yang terkenal dengan keberagamannya.
Umat Hindu terdiri dari hampir 80 persen dari hampir 1,4 miliar penduduk India. Muslim menyumbang 14 persen, sedangkan Kristen, Sikh, Budha dan Jain menyumbang sebagian besar dari 6 persen sisanya.
Sapi telah lama tertanam dalam jiwa Hindu dan sangat dihormati oleh banyak orang seperti ibunya.
Sebagian besar negara bagian di India telah melarang penyembelihan sapi. Seruan dewan kesejahteraan hewan juga meminta orang untuk keluar dan memeluk sapi secara fisik pada 14 Februari.
Nilanjan Mukhopadhyay, seorang analis politik, mengatakan bahwa aturan tersebut benar-benar gila dan bertentangan dengan logika.
“Yang disayangkan adalah aturan ini sekarang memiliki sanksi resmi,” ujarnya.
“Ini menghapus satu garis lagi antara negara dan agama, yang sangat menyedihkan. Sekarang negara melakukan apa yang telah dikampanyekan oleh kelompok politik dan agama,” tambahnya.
Sumber : tribunnews.com
