Jakarta, Ruangpers.com – Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menyinggung sosok Ketua KPU otoriter. Siapa yang dimaksudnya?
Junimart mengatakan hal itu saat rapat fit and proper test calon anggota KPU, Senin (14/2/2022). Junimart awalnya mengomentari pemaparan salah satu calon anggota KPU Idham Holik.
“Pak Idham Holik, Anda masih muda, kalau kami mendengar pemaparan dan program cukup inovatif, kepemimpinan SDM dan segala macem, itu yang pertama,” kata Junimart.
Politikus PDIP ini lalu berpesan kepada Idham Holik untuk tidak menerapkan, salah satunya dendam kekuasaan, jika terpilih. Dia bicara seseorang yang diberi kekuasaan tapi tidak siap akan menjadi otoriter.
Junimart lantas menyebut hal itu sudah dilakukan oleh Ketua KPU. Namun dia tidak lugas menyebut siapa Ketua KPU yang dimaksudnya.
“Yang kedua insyaallah Anda kalau terpilih tidak menganut tiga sifat ini: dendam kekuasaan, dendam kemiskinan, terkejut badan. Kenapa demikian? Terkejut badan, kalau bahasa Pak Gaus ‘takajuik badan’. Kenapa saya katakan demikian? Ketika seseorang sudah berkuasa, maka dia tidak siap dengan kekuasaan, dia akan otoriter,” ujarnya.
“Ini sudah pernah dilakukan oleh, saya terus terang, ketua KPU sebelumnya. KPU yang membuat istilah silog (sistem informasi logistik), silon (sistem informasi paslon), sipol (sistem informasi parpol), tapi mereka melanggar sipol, silon itu. Tahu ya artinya?” lanjut Junimart.
Junimart lalu menjelaskan satu partai seharusnya bisa mengeluarkan dua surat keputusan (SK) untuk calon kepala daerah. Hal itu lantas diterapkan oleh Ketua KPU saat ini yakni Ilham Saputra, tapi tidak pada Ketua KPU sebelumnya.
“Kenapa demikian? Satu partai bisa mengeluarkan dua surat untuk calon kepala daerah. Dan itu diamini oleh ketua KPU yang sekarang, tapi yang menjabat sebelumnya, bukan Pak Ilham, Pak Doli tahulah siapa itu. Ya kan?” ucap Junimart.
“Ini perlu kami sampaikan kepada Pak Idham Holik supaya tidak mengulangi kekonyolan ini, Pak. Saya yakin Anda mampu, masih muda, sudah pernah dan sampai sekarang mungkin masih di KPU,” ucapnya.
Merespons hal itu, Idham mengatakan dirinya akan merujuk sesuai dengan kebijakan yang diterbitkan partai politik. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada internal partai.
“Terkait dengan 2 SK calon kepala daerah yang pernah terjadi pada kepemimpinan sebelumnya, saya akan merujuk pada prinsip kepastian hukum, yang namanya SK pencalonan kepala daerah itu sangat bergantung kepada kebijakan ataupun aturan di internal partai politik yang bersangkutan apakah itu diterbitkan oleh DPP ataupun pengurus wilayah,” ujarnya.
“Itu sepenuhnya akan kita kembalikan kepada pimpinan partai politik dalam hal ini aturan yang yang berlaku di internal partai politik. Kami sangat menghormati itu karena itu bagian dari demokrasi di internal partai,” lanjut Idham.
Sumber : detik.com
