Medan, Ruangpers.com – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Pemkab Humbahas) kembali menerima penghargaan atas pencapaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 8 (delapan) kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) T.A. 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut.
Penghargaan WTP itu diterima Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor SE, bersama Ketua DPRD Humbahas, Ramses Lumbangaol SH dari Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan, di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Selasa (14/5/2024). Penghargaan yang sama juga diberikan kepada Kabupaten Samosir.
Hadir dari Kabupaten Humbahas, Wakil Ketua DPRD Humbahas, Marolop Manik dan Labuan Sihombing, Kepala BPKPD, Drs Jhon Harry M. MA, Plt Inspektur, De Zon Franatha Situmeang ST, Sekwan, Nipson Lumbangaol, ST dan lainnya.
Kepala BPK Perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan MM mengatakan, Pemkab Humbahas telah menyerahkan Laporan Keuangan unaudited kepada BPK dua bulan yang lalu, tepatnya 15 Maret 2024. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), BPK mendapat amanat untuk menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Laporan Keuangan diterima.
Hari ini, Selasa, 14 Mei 2024, tepat 60 hari sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaannya pada Kabupaten Humbang Hasundutan.
Pemeriksaan Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan opini, dimana opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas kewajaran penyajian laporan keuangan dengan berdasarkan adanya kesesuaian penyajian dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), kecukupan pengungkapan termasuk efektivitas SPI (Sistem Pengendalian Intern) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan, BPK memberikan opini kepada Kabupaten Humbahas adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang merupakan WTP yang ke-8 (delapan) kali berturut-turut sejak tahun 2016.
“Kami mengapresiasi kerja keras dan komitmen Pemerintah Kabupaten Humbahas dan dukungan DPRD atas prestasi ini. Kami tentunya berharap agar capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Kami juga mengapresiasi upaya Pemkab Humbahas yang didukung DPRD dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengelolaan keuangan dapat semakin baik dan akuntabel serta opini Laporan Keuangan tahun 2023 dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Tidak hanya mempertahankan opini WTP tetapi lebih penting lagi yaitu mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” harap Eydu Panjaitan.
Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor SE, menjelaskan, BPK Perwakilan Sumut telah melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan intern.
Dari hasil pemeriksaan itu, telah banyak memberikan masukan-masukan beserta koreksi dan perbaikan yang akan dilakukan untuk ditindaklanjuti pada waktu yang akan datang. Atas perhatian dan kerja keras BPK dalam melakukan audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2023, diucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada BPK Perwakilan Sumut.
Bupati Humbahas mengucapkan terimakasih kepada BPK atas pemberian opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023.
Pemerintah Kabupaten Humbahas kedepan akan terus konsisten melakukan perbaikan dan penataan pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi demi mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Laporan hasil pemeriksaan ini merupakan bahan bagi Pemerintah Humbahas dalam melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban juga memberikan informasi keuangan terbuka bagi masyarakat.
Ketua DPRD Humbahas, Ramses Lumbangaol mengatakan, sangat berbahagia karena Pemkab Humbahas tetap mempertahankan WTP.
“Kami sangat mengapresiasi Bupati Humbahas karena bisa mempertahankan dan mendapatkan 8 kali WTP berturut-turut. Tapi ini juga tidak terlepas atas kritisnya DPRD demi perbaikan dan kemajuan Kabupaten Humbang Hasundutan,”ucap Ramses Lumbangaol.
(rel)
