Simalungun, Ruangpers.com – Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188. 45/ 420 /1.1.3.2021 tentang Tim Tenaga Ahli yang ditandatangani Radiapo Hasiolan Sinaga, SH, menetapkan 3 orang Tim Tenaga Ahli yaitu Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejateraan Rakyat, Tenaga Ahli Perekonomian dan Pembangunan dan Tenaga Ahli Administrasi dan Umum, mendapat sorotan.
“Melihat surat keputusan yang diterbitkan dan diputuskan oleh Bupati Kabupaten Simalungun itu, kita sebenarnya sepakat dengan Tim Tenaga Ahli tersebut, guna mempermudah berjalannya Pemerintahan di Kabupaten Simalungun dan agar Pemerintahan berjalan dengan baik. Namun disatu sisi, surat keputusan yang diterbitkan Bupati Simalungun itu juga sangat mengecewakan hingga mengkwatirkan. Karena ada beberapa hal yang menjadi keresahan dan kekwatiran kita dalam surat keputusan yang diterbitkan itu. Salah satu contoh yang bisa kita baca yaitu persoalan anggaran yang tidak masuk akal yang diputuskan dan juga memperbolehkan memakai fasilitas kedinasan dalam melaksanakan kerja dan biayanya ditanggung oleh APBD Kabupaten Simalungun,”ungkap Andre Sinaga, mantan Kabid Akspel GMKI Pematangsiantar – Simalungun 2019-2021, melalui keterangan tertulisnya yang diterima Ruangpers.com, Jumat (18/6/2021) pagi tadi.
Di surat keputusan yang diterbitkan Bupati Simalungun itu, lanjutnya, masing – masing tenaga ahli itu akan meraup ratusan juta pertahunnya.
Menurutnya, Bupati Simalungun harusnya lebih bijak dan harus mampu mengelolah APBD agar tidak boros.
Karena masih banyak kepentingan masyarakat yang harus diutamakan, termasuk masalah perbaikan jalan di sejumlah daerah di Simalungun yang hingga kini masih terabaikan, ujarnya.
Andre meminta Bupati Simalungun agar mengkaji ulang serta mempertimbangkan secara matang terkait keberadaan tim tenaga ahli tersebut dan harus dilihat dan dikaji secara serius terkait fungsinya.
“Karena Bupati Simalungun juga sudah punya bawahan untuk menjalankan roda pemerintahan seperi Sekda, Asisten dan Kepala Dinas dan jabatan struktur lainnya. Sekali lagi, tolong dikaji secara matang keberadaan tenaga ahli yang kita nilai hanya membuang anggaran untuk menggaji mereka,”tutup pemerhati pemerintahan ini.
(rel)
