Pematang Siantar, Ruangpers.com – Wali Kota Pematang Siantar, dr Susanti Dewayani SpA, menerima massa Cipayung Plus Kota Pematang Siantar yang berunjukrasa, menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL) dan alih fungsi Gedung Olahraga (GOR) Pematang Siantar, di halaman Kantor DPRD Kota Pematang Siantar, Senin (5/9/2022) pagi tadi, pukul 10.00 WIB.
Kelompok Cipayung Plus Kota Pematang Siantar itu, terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Pematang Siantar, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pematang Siantar-Simalungun, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pematang Siantar, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematang Siantar-Simalungun, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pematang Siantar, dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pematang Siantar-Simalungun.
Dalam tuntutannya, massa menyampaikan, Pemerintah telah menaikkan harga BBM dan kebijakan tersebut menuai polemik di tengah-tengah masyarakat.
Adapun kenaikan harga BBM mulai Sabtu (3/9/2022) yakni Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter, Solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.850 per liter.
“Melihat situasi yang terjadi saat ini, kami dari kelompok Cipayung Plus Kota Pematang Siantar menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM,”kata orator aksi.
Mereka juga meminta Pemerintah transparan dalam penyaluran BBM bersubsidi, serta mendesak Pemerintah dan kepolisian memberantas mafia migas. Kemudian, menolak kenaikan tarif dasar listrik (TDL), dan menolak alih fungsi dan pengelolaan GOR.
Sementara, Wali Kota Pematang Siantar, dr Susanti Dewayani SpA, didampingi Ketua DPRD Pematang Siantar, Timbul Marganda Lingga SH serta jajaran dan Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar, Budi Utari Siregar SP, di hadapan massa menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar dengan tangan terbuka menerima aspirasi mahasiswa dan telah melihat serta menerima tuntutan massa.
“Tuntutan ini nanti kami fasilitasi untuk disampaikan ke pemerintah pusat,” katanya.
(rel/L. Tumangger)
