Langkat, Ruangpers.com – Puluhan siswa sekolah dasar (SD) yang berada di Desa Kebun Ubi, Kecamatan Pangkalan Susu, harus rela menyeberangi lautan demi mengikuti asesmen atau ujian berbasis komputer.
Anak-anak SD ini rela menyeberangi lautan demi kelulusan untuk menuju jenjang lebih tinggi yakni Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kebijakan pemerintah khususnya kementrian pendidikan untuk memajukan dunia pendidikan memang sudah maksimal, namun kebijakan tersebut tentunya memiliki banyak kelebihan dan kekurangan seperti, mengikuti perkembangan teknologi.
Para siswa SD kelas VI diwajibkan untuk mengikuti ujian kelulusan yang berbasis komputer. Namun sayang, peralatan komputer tersebut tidak dimiliki oleh semua sekolah dasar, terlebih sekolah yang berada jauh di pelosok desa dan harus menyeberangi lautan untuk sampai di sekolah.
Salah satu contoh adalah SDN 057236 Dusun Ujung Batu, Desa Kebun Ubi Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Sekolah ini merupakan wilayah terluar Kabupaten Langkat, dengan jumlah penduduk yang sangat luar biasa.
“Untuk mengikuti ujian berbasis computer, para siswa dan siswi SD ini harus rela menyeberangi lautan demi kelulusan untuk duduk di SMP, meski nyawa taruhannya, namun para siswa dan siswi ini tetap antusias untuk mengikuti pelatihan atau simulasi ujian berbasis komputer,” beber salah seorang guru honorer di sekolah itu, Suroso.
Tidak hanya itu, keberadaan jaringan internet juga merupakan salah satu kendala, sehingga puluhan siswa kelas VI ini harus menyeberangi lautan untuk menumpang ujian komputer di sekolah yang ada di Kota Pangkalan Susu.
Guru honorer yang sudah mengabdikan diri selama 15 tahun ini mengatakan, untuk mengikuti ujian berbasis komputer, siswa kelas VI SD ini harus menumpang di sekolah lain karena tidak memiliki komputer dan tidak ada jaringan internet. “Kondisi sulit ini harus mereka tempuh demi kelulusan siswa dan siswi SD ini,” tuturnya.
Keberadaan siswa yang mengikuti ujian komputer dengan menyeberangi lautan dan menumpang di sekolah lain ini merupakan pelajaran berharga bagi pemerintah khususnya bagi kementrian pendidikan agar kebijakan yang diambil harus sesuai dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga perkembangan teknologi tidak tersendat.
Sumber : Sindonews.com
