Medan, Ruangpers.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sedang mengevaluasi dan mematangkan persiapan pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19.
Diketahui, dalam wacana yang disampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) proses pembelajaran tatap muka akan digelar di tahun ajaran baru 2021/2022 mendatang.
Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Syaifuddin mengatakan proses pembelajaran tatap muka di Sumut akan dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan. Mereka juga terus memantau kesiapan sekolah di Sumut untuk menggelar pembelajaran tatap muka.
“Kalau sekolah siap , tentunya pembelajaran dengan tatap muka bisa dilakukan,” kata Syarifuddin, Selasa (23/3/2021).
Namun demikian, proses pembelajaran tatap muka tetap mengedepankan keselamatan dan kesehatan peserta didik, guru, orangtua, dan masyarakat. Karenanya, proses pembelajaran tatap muka wajib mendapatkan izin dari orangtua siswa.
“Jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan atau skema tertentu dalam penerapan pembelajaran dengan tatap muka, ” ujarnya.
Dinas Pendidikan Sumut terus memantau daftar periksa dan kesiapan satuan pendidikan untuk melakukan pembelajaran tata muka transisi dengan tetap mengacu pada izin dan pertimbangan dari Satgas Covid-19 Sumut.
Sementara itu, Perwakilan dari Satgas Covid-19, Inke Nadia Lubis mengatakan salah satu pertimbangan untuk menggelar pembelajaran tatap muka yakni pertambahan kasus Covid-19.
Karenanya, pembelajaran tatap muka dinilai rentan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
Inke mengatakan jika pembelajaran tatap muka dilaksanakan dibutuhkan pengawasan ketat dalam memberikan izin kepada sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka.
“Langkah ini untuk mengantisipasi terjadi lonjakan kasus Covid-19,” ucapnya.
Anggota Komisi A DPRD Sumut, Abdul Rahim Siregar mengatakan Pemprov Sumut harus menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi dampak penerapan tatap muka di sekolah di masa pandemi Covid-19.
DPRD Sumut siap mendukung pembelajaran tatap muka seperti yang sudah dimulai di Sumatera Barat dan Aceh.
“Tapi tentunya semuanya memang harus dipersiapkan sematang mungkin sehingga dampak negatif dari program itu bisa ditekan atau diatasi,” katanya.
Sumber : iNews.id
