Batu Bara, Ruangpers.com – Mantan Bupati Batu Bara Zahir menyerahkan diri ke pihak kepolisian usai berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) di kasus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023. Begini perjalanan kasus tersebut:
Ada Dumas
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan bahwa penyelidikan kasus dugaan kecurangan itu berawal dari adanya pengaduan masyarakat (dumas) yang diterima oleh pihaknya. Dari dumas itu, pihak kepolisian melakukan pendalaman.
“Ada dumas,” kata Hadi, Kamis (1/2/2024).
Kemudian, penyidik menyelidiki kasus dugaan kecurangan itu dan menetapkan tiga orang tersangka. Penetapan tersangka itu dilakukan pada Kamis (1/2).
Hadi memerinci ketiga tersangka itu adalah Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) inisial AH, Sekretariat Disdik DT dan seorang Kabid di Disdik Batu Bara.
“Hasil gelar perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait perbuatan pemerasan atau penerimaan hadiah dalam rangka seleksi pengadaan PPPK jabatan fungsional guru di lingkungan Pemkab Batu Bara TA 2023, polisi menetapkan tersangka terhadap tiga pelaku yang memenuhi dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP,” kata Hadi Senin (5/2).
Adapun modus para pelaku dalam kasus tersebut adalah meminta sejumlah uang kepada peserta PPPK. “Meminta sejumlah uang untuk proses seleksi,” jelas Hadi.
Namun, perwira menengah Polri itu belum memerinci berapa banyak uang yang diminta para tersangka. Dia mengatakan penyidik masih mendalaminya.
“(Jumlahnya) didalami penyidik,” sebutnya.
Adik Eks Bupati Batu Bara Jadi Tersangka
Setelah menetapkan tiga tersangka, petugas kepolisian lalu menetapkan tersangka baru dalam kasus PPPK itu. Tersangka baru itu adalah adik Zahir, yakni Faisal.
“Tanggal 21 (Februari) Polda Sumut melakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap Faizal, yakni wiraswasta atau adik kandung Bupati Batu Bara 2018-2023,” ujar Hadi, Kamis (22/2).
Mantan Wadirlantas Polda Kalimantan Tengah itu mengatakan usai dipanggil dalam kapasitas sebagai tersangka, Faizal ditahan pada keesokan harinya.
“Tanggal 22 dilanjutkan dengan melakukan penahanan di RTP Dittahti Polda Sumut,” jelasnya.
Perwira menengah Polri itu belum memerinci lebih jauh peran Faisal dalam kasus ini. Namun, Hadi mengatakan Faisal menerima uang sebesar Rp 2 miliar untuk pengurusan seleksi PPPK itu.
“Tersangka Faizal menerima uang sebesar Rp 2 miliar dalam seleksi penerimaan PPPK di Batu Bara tahun 2023. Saat ini, uang tersebut telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini,” ujar Hadi.
Zahir Diperiksa
Kemudian, penyidik memeriksa Zahir sebagai saksi dalam kasus PPPK . Pemeriksaan itu disampaikan oleh Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP Sonny Siregar.
“Iya (mantan bupati diperiksa), terkait kasus PPPK itu,” kata AKBP Sonny saat dikonfirmasi detikSumut, Jumat (17/5).
Kepala Badan Kepegawaian Tersangka
Polda Sumut juga menetapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Batu Bara M Daud sebagai tersangka dalam kasus PPPK tersebut.
“Iya (tersangka), jabatannya Kepala BKPSDM,” kata Hadi Wahyudi, Selasa (2/7).
Zahir Tersangka
Selang beberapa waktu, penyidik menetapkan Bupati Batu Bara periode 2018-2023 Zahir sebagai tersangka. Zahir jadi tersangka pada 29 Juni 2024.
“Betul, sudah tersangka (kasus PPPK). Dari informasi yang diterima, ditetapkan sebagai tersangka sejak 29 Juni 2024,” kata Hadi, Selasa (23/7).
Zahir Ajukan Prapid
Atas penetapan tersangka ini, Zahir mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Medan. Praperadilan itu terdaftar dengan nomor: 40/Pid.Pra/2024/PN Mdn tertanggal 17 Juli 2024.
Adapun pemohonnya adalah Zahir, sedangkan termohonnya adalah Kapolri, Kapolda Sumut dan Ditreskrimsus Polda Sumut. Rencananya, sidang perdana praperadilan itu akan digelar pada Senin (29/7).
“Klarifikasi perkara: sah atau tidaknya penetapan tersangka. Pemohon: Zahir, M.Ap,” demikian tercantum di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan.
Pada akhirnya, Zahir melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pencabutan prapid itu. Dalam putusannya, hakim mengabulkan permintaan itu.
Zahir Jadi DPO
Polda Sumut menetapkan Zahir masuk dalam DPO. DPO itu ditetapkan usai Zahir dua kali mangkir dari panggilan penyidik.
“Sudah DPO dia, surat DPO-nya sudah diterbitkan,” kata Hadi, Kamis (1/8).
Dilihat detikSumut, surat DPO itu diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2024 dengan nomor: DPO/07/VII/2024/Ditreskrimsus. Surat itu ditandatangani oleh Dirreskrimsus Polda Sumut Kombes, Andry Setyawan. Dalam surat itu, turut disertakan foto Zahir.
“Untuk diawasi/dimintai keterangan/ditangkap/diserahkan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Cq Kasubdit III/Tipidkor Polda Sumut,” demikian isi surat tersebut.
Zahir Serahkan Diri
Setelah menjadi DPO, Zahir yang juga Ketua DPC PDIP Batu Bara itu menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada 12 Agustus 2024.
“Mantan Bupati Batubara Zahir menyerahkan diri setelah ditetapkan sebagai DPO tersangka dugaan suap seleksi PPPK,” kata Hadi, Rabu (21/8).
Mantan Kapolres Biak Papua itu menyebut pihaknya langsung memeriksa Zahir usai menyerahkan diri. Setelah diperiksa, Zahir mengajukan penangguhan penahanan.
“Namun, usai menjalani pemeriksaan tersangka Zahir mengajukan penangguhan penahanan,” ujarnya
Setelah itu, pihak kepolisian menyerahkan berkas perkara Zahir ke Kejaksaan Tinggi Sumut pada 15 Agustus. Saat ini, pihak kepolisian masih menunggu penelitian jaksa soal berkas itu. Jika telah dinyatakan lengkap, penyidik akan segera menyerahkan Zahir ke jaksa.
“Saat ini, kita menunggu penelitian berkas dari JPU,” sebutnya.
Sumber : detik.com
