Dalam 6 Bulan, KPK Terima 202 Laporan Pengaduan dari Sumut

Medan, Ruangpers.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima sebanyak 202 laporan pengaduan dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Tingginya laporan tersebut menempatkan Sumut berada di urutan ke 4, dan tertinggi diluar pulau Jawa.

“Di DKI Jakarta ada laporan yang diterima berjumlah 359 laporan. Kemudian di Jawa Barat ada jumlahnya 266 laporan, kemudian di Jatim 213 laporan dan di Sumut ada 202 laporan dan Jateng ada 103 laporan,” terang Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023) seperti dilansir dari detikNews.

KPK membeberkan capaian kinerja selama semester pertama di tahun 2023. KPK mencatat laporan dugaan korupsi selama enam bulan terakhir paling banyak berada di wilayah DKI Jakarta.

“Laporan selama semester satu tahun 2023 ini ada 2.707 laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi di kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota di BUMN maupun BUMD,” katanya.

Johanis Tanak mengatakan laporan dugaan korupsi di wilayah Jakarta tercatat 359 laporan. Laporan itu paling banyak dibandingkan empat provinsi lainnya di enam bulan pertama tahun 2023.

Dalam catatan KPK, dari total 2.707 laporan dugaan korupsi semester pertama 2023 ada 329 laporan yang tidak memenuhi tindak pidana korupsi. Laporan itu lalu diarsipkan oleh pihak KPK.

Sebanyak 2.378 laporan lalu diteruskan ke proses klarifikasi. Tanak mengatakan dari proses itu ada 2.229 laporan telah selesai pada tahap verifikasi.

“Rincian verifikasi tersebut, satu diteruskan ke internal artinya ada dugaan pelanggaran disiplin ASN dan juga ada dugaan pelanggaran etik yang kemudian sisanya diteruskan ke eksternal ke instansi lain,” ujar Tanak.

Lebih lanjut Tanak mengatakan ada 1.057 laporan yang telah ditelaah. Dari total laporan itu 962 di antaranya selesai.

“Di eksternal ada 11 laporan artinya dari 962 ini ada yang diserahkan ke eksternal dan ada 83 yang internal laporan dan klarifikasi di Direktorat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) ada 118 laporan dan pengarsipan ada 750 laporan,” ujar Tanak.

Sumber : detik.com