Kisah TB Simatupang Ikut Jenderal Soedirman Gerilya, Sempat Dijuluki Diplomat Kesasar

Jakarta, Ruangpers.com – Tahi Bonar Simatupang atau TB Simatupang dikenal sebagai salah satu tokoh militer Indonesia.

TB Simatupang yang ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) RI menggantikan Jenderal Soedirman yang wafat disebut sebagai peletak dasar-dasar kemiliteran Indonesia.

TB Simatupang lahir di Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara pada 28 Januari 1920. Karier militer Simatupang berawal saat ia masuk ke Koninklijke Militaire Academie (KMA) Bandung pada tahun 1940. Setelah menempuh pendidikan selama dua tahun, Simatupang lulus sebagai perwira muda.

Setelah Indonesia merdeka, Simatupang bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Dia mempunyai keunggulan di bidang organisasi dan manajemen ketentaraan. Simatupang turut bergerilya bersama Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman melawan pasukan Belanda.

Selama perang gerilya yang berlangsung dari akhir Desember 1948 hingga awal Juli 1949, Simatupang kerap diolok-olok sebagai diplomat kesasar.

Karena selama gerilya, dia hampir tidak lepas dari setelan celana abu-abu dan kemeja buatan luar negeri yang dipakainya ketika dia menjadi penasihat militer dalam Perundingan Kaliurang. Pakaian itulah yang menempel di tubuhnya ketika berangkat gerilya.

Setelah perang tersebut, dia diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Perang (WKSAP) RI pada tahun 1948 hingga 1949. Dengan kedudukannya itu, Simatupang ikut mewakili TNI dalam delegasi Republik Indonesia pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda.

Misi utama yang dijalankan yakni mendesak Belanda membubarkan KNIL dan mengukuhkan TNI sebagai kekuatan inti Angkatan Perang RI. Setelah wafatnya Jenderal Soedirman pada tahun 1950, Simatupang diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia (KSAP) RI dengan pangkat Mayor Jenderal hingga tahun 1953. Selama masa jabatannya, terjadi peristiwa 17 Oktober 1952.

Saat itu, gelombang massa demonstrasi di Jakarta menuntut pembubaran parlemen. Peristiwa tersebut terjadi akibat perbedaan pandangan di internal militer Indonesia.

Terdapat keinginan rasionalisasi tentara sesuai fungsi dan keinginan tentara tetap memainkan fungsi ganda yaitu politik yang sebelumnya telah disetujui oleh DPRS. Hal itu juga yang memunculkan serbuan untuk membubarkan DPRS.

Ketika banyak anggota militer menjadi pimpinan politik, KSAP TB Simatupang dan KSAD Abdul Haris Nasution berkeinginan mengembalikan tentara sesuai fungsinya.

Namun, pemikiran itu tidak didukung oleh Kolonel Bambang Supeno. Akhirnya Supeno mengirimkan surat ke parlemen untuk mencabut jabatan AH Nasution lantaran tidak puas dengan kinerja yang diberikan.

Internal militer terpecah dan DPRS turut andil dalam memberikan mosi terhadap masalah internal militer. AH Nasution menilai mosi yang diberikan terlalu intervensi terhadap masalah TNI.

Tepat 17 Oktober 1952 itu, Nasution bersama 30.000 demonstran unjuk rasa di Istana Merdeka. Tank, meriam, dan persenjataan artileri dihadapkan ke Istana. Mereka mendesak agar parlemen dibubarkan dan konflik dalam tubuh militer segera diakhiri.

Pada tahun 1953, Presiden Soekarno mengurangi wewenang Simatupang di Angkatan Darat dan menghapus jabatan KSAP (saat ini Panglima TNI). Hal itu lantaran perbedaan pandangan mengenai pembubaran parlemen (DPRS) pada 17 Oktober 1952.

Setahun kemudian, Simatupang diangkat sebagai Penasihat Militer di Departemen Pertahanan. Pada 21 Juli 1959, Simatupang mengundurkan diri dari dinas kemiliteran dan memilih aktif dalam kegiatan gereja dan menulis buku. Melalui tulisan, dia membekali perwira-perwira di sekolah militer.

Buku pertama yang ia tulis adalah ‘Laporan dari Banaran’. Buku ini mengisahkan tentang perannya dalam Revolusi Kemerdekaan. TB Simatupang meninggal pada tahun 1990 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan.

Pada 8 November 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada TB Simatupang.

Sumber : iNews.id